Yakin Bisa Tak Bagi-Bagi Amplop Saat Pilkades?

ArtikelOPINIPOLITIK DAN PEMERINTAHAN

Written by:

Kudus, KejoraMuria. Com – Masa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kudus tahun 2018 bakal segera berlangsung. Pasti dong, persaingan sengit diantara calon kades sudah dimulai sejak penetapan calon kades, bahkan sebelumnya sudah cukup terasa gonjang-ganjing persaingan meskipun berupa sindir menyindir.

Masyarakat di 115 desa di sembilan Kecamatan di Kabupaten Kudus akan menentukan pilihan pemimpin tingkat desa pada 19 November 2019. Setidaknya dari penetapan calon kades tercatat ada 286 orang yang mengincar kursi jabatan kades. Rumor persaingan berat di beberapa desa sudah mulai berhembus. Ada yang mau ‘lanjutkan’ ada juga yang mau ‘ganti petinggi’.

Seperti pada pemilihan-pemilihan kades sebelumnya, segala pemilihan tidak bisa dilepaskan dari adanya politik uang atau ‘money politic’. Kiranya bahasan soal politik uang adalah yang paling kencang berhembus. Ada yang bilang ‘kalau tidak ada uang, tidak pilih’ tapi ada juga yang ‘kekeh’ pada kualitas pemimpin desa masa depan. “Tapi apakah yakin anti politik uang dalam pemilihan kepala desa bisa dilakukan?”

Beberapa waktu lalu, kami Redaksi Kejora Muria sempat mengikuti launching Desa Anti Politik Uang. Tiga desa yang dijadikan mandat dan diharap benar-benar anti politik uang yakni Desa Lau, Desa Piji, (Kecamatan Dawe) dan Desa Jekulo (Kecamatan Jekulo). Tanda tangan perjanjian atau MOU, diharapkan sebagai komitmen gerakan anti politik uang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Moh Wahibul Minan dalam launching menyebut jika ini menjadi langkah baik untuk mengubah pandangan ‘budaya negatif’ politik uang dalam masyarakat. Dia mengatakan jika ‘budaya’ ini diteruskan lama kelamaan bakal merusak demokrasi yang ada di Indonesia.

“Kalau uang menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menduduki jabatan. Bagi orang yang nggak punya jangan ikut. Kalau dalam pemilihan anggota DPR, secara ekonomi bisa menimbulkan korupsi, secara politis akan mengikis kader partai,” ucapnya.

Baca juga  Kontrak Tenaga Kebersihan Pasar 1,5 Bulan

Dia berharap agar adanya tiga desa anti politik uang membantu menyadarkan masyarakat. Tapi yang mengganjal ‘budaya’ lama ini bisakah dihentikan? Saya pikir ini bukan sesuatu yang mudah. Saya bisa sebut jika berkaca dari pemilihan kades sebelumnya selalu ada ‘bagi-bagi amplop’. Bahkan amplop menjadi bisa jadi faktor ‘prestice’ seseorang menentukan pilihan dibanding faktor lainnya.

Saya menghimpun beberapa informasi jika ‘amplop’ dalam masa Pilkades cenderung lebih besar dibanding dalam pemilihan lainnya (termasuk Pilkada dan Pileg). Meskipun Saya tidak melalui penelitian, kita semua bisa menyimpulkan perilaku politik uang dalam ajang Pilkades pasti digunakan oleh calon kades untuk menggaet suara masyarakat.

Tidak sekedar Rp 20 ribu atau Rp 30 ribu, Saya perkirakan politik uang dalam satu desa dengan persaingan sengit bisa mencapai ratusan ribu. Terlebih jika hanya ada dua calon kades yang bersaing. Pandangan itu sudah bakal ada diangan-angan sejumlah masyarakat. ‘Meskipun tabu dibicarakan tapi itu fakta pemilihan kades sebelumnya’.

Bahkan Saya masih merekam aksi beberapa calon dalam ajang Pemilu 2019 lalu, politik uang bukan lagi hal tabu, justru terang-terangan. Ibaratnya kalau tidak punya modal besar, tidak usah mencalonkan diri. Seakan-akan calon terikat oleh ‘permintaan’ pemilih yang masih beranggapan ‘amplop’ adalah bagian dari kampanye.

Baik itu calon Legislatif di DPRD, DPR Provinsi, hingga DPR RI, tidak sedikit yang menyebar ‘amplop’ untuk mengumpulkan suara pemilih, dan itu cukup ‘manjur’. Meskipun ada yang bilang memilih karena benar-benar mendukung, ‘tapi apalah arti mendukung tanpa amplop’.

Dalam hal ini, meskipun gencar anti politik uang digaungkan oleh Bawaslu pada masa itu, jelas mau tidak mau mengakui ada politik uang, cuma bingung kan bagaimana mengungkapnya meskipun amplopnya didepan mata? Bahkan tidak sedikit unggahan atau ‘meme’ soal amplop politik uang. Orang bilang politik uang seperti kentut, ‘tercium tapi tidak terlihat’.

Baca juga  Gaji UMK Kudus Masih Hidup Ngos-ngosan!

Meskipun begitu, Saya harus mengapresiasi langkah Bawaslu Kudus yang mencanangkan program Desa anti politik uang yang tidak dilakukan pada pemilihan kades sebelumnya. Setidaknya usaha mengubah ‘mindset’ jika uang bukan segala-galanya dilakukan. Ya, meski banyak yang menganggap itu cuma ‘seremonial’, karena politik uang sudah ‘membudaya’ pada masyarakat kita.

Kita tunggu saja apa benar pencanangan desa anti politik uang dalam Pemilihan Kades benar-benar merubah pandangan masyarakat soal politik uang? (*/ap)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *