Pemkab Mengijinkan Pernikahan di Bulan Besar

EKONOMIUMKM

Written by:

Ket. MULAI LAGI. Proses doa resepsi pasangan pernikahan yang dilaksanakan saat pandemic dengan tetap mengedepankan protocol kesehatan pencegahan covid19. Foto: sofyan

Kejoramuria.com,- Pasangan yang melaksanakan pernikahan pada bulan Dzulhijjah (bulan Besar) bisa tersenyum. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Kudus sudah memperbolehkan warga menggelar acara penikahan. Namun diberikan catatan yakni harus mematuhi sejumlah aturan mulai pemberitahuan adanya pernikahan hingga mematuhi protocol kesehatan.

Sebagai gambaran, bagi masyarakat jawa bulan melaksanakan pernikahan adalah Dzulqo’dah ( Apit) dan Dzulhijjah (Besar) yang jatuh pada bulan Juni-Juli (tahun masehi). Namun karena bulan-bulan sebelumnya Indonesia terkena imbas wabah pandemic covid19 maka kegiatan yang mengumpulkan massa dilarang. Sehingga seluruh kegiatan pernikahan tidak mendapatkan ijin keramaian. Bahkan petugas kepolisian pernah membubarkan kegiatan resepsi di gedung graha mustika karena nekad melanjutkan padahal sudah diberikan peringatan sebelumnya.

Sehingga, pada awal bulan april 2020 petugas kementerian agama Kudus tidak melayani pernikahan di rumah warga. Kemudian bulan Juni 2020 terdapat kelonggaran dengan hanya pernikahan di kantor KUA dan undangan terbatas dan tidak boleh melakukan resepsi.

” Boleh melaksanakan syukuran pernikahan. Dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus dilaporkan terlebih dahulu acara pernikahan tersebut ke tim Gugus Tugas COVID-19 Kudus serta menggelar simulasi protokol kesehatan terlebih dahulu,” kata HM Hartopo, Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo.

Selanjutnya, dari tim Gugus Tugas COVID-19 Kudus akan melakukan survei guna memastikan apakah pemilik acara tersebut mematuhi protokol kesehatan atau tidak.

“Nantinya akan diputuskan berapa kapasitas undangan yang ideal dalam menggelar resepsi pernikahan di tempat yang disediakan. Pemilik hajatan, harus berani memastikan bahwa semua tamu undangan mau mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah potensi penularan COVID-19 ,” tuturnya.

Ditempat terpisah, Akhmad Mundakir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus mengungkapkan bahwa jumlah warga yang mengajukan pernikahan saat pandemic menurun dibandingkan sebelumnya.

“ Mungkin setelah membaca berita tentang pembubaran resepsi pernikahan di salahsatu gedung itu, jadi warga lainnya memilih menunda pernikahan sekaligus resepsinya. Kalau pun sudah terpilih hari baik, maka pernikahan dilakukan di kantor KUA dengan personil terbatas ,” kata Mundakir.

Berdasarkan data di Kemenag Kudus, selama bulan Maret 2020 tercatat 434 pasangan yang menikah. Kemudian pada bulan berikutnya April 2020 turun menjadi 390 pasangan. Selanjutnya kembali menurun drastic dan tercatat pada bulan Mei 2020 hanya 105 pasangan.

“ Bulan Maret masih banyak karena daftarnya pada bulan sebelumnya. Kalau Mei hanya segitu mungkin karena memang petugas sangat ketat menertibkan kerumunan massa ,” tukasnya.

Mundakir memperkirakan, akhir Bulan Juni dan Juli terjadi peningkatan jumlah pasangan menikah. Hal ini dikarenakan perhitungan bulan jawa yang memasuki bulan apit dan besar. Apalagi, Pemkab Kudus sudah memperbolehkan adanya kegiatan pernikahan meski dengan persyaratan tertentu.

“ Kenaikan Juli kita perkirakan merupakan penumpukan dari bulan sebelumnya yang melakukan penundaan dan memang pasangan atau keluarga yang merencanakan pernikahan bulan besar atau bulan haji ,” terangnya. (fya)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *