Pemerintah Tidak Pernah Salah? Sampai Penerima Beasiswa Dilarang Mengkritik

ArtikelOPINIPOLITIK DAN PEMERINTAHAN

Written by:

KejoraMuria. Com – Mungkin saja istilah manusia tempatnya salah tidak berlaku bagi pemerintah. Sampai-sampai mengkritik atau mengoreksi kesalahan itu dilarang. Bahkan kalangan akademisi yang notabene sebagian kecil dibiayai pemerintah melalui beasiswa juga tidak boleh mengkritik.

Larangan mengkritik itu sempat dilontarkan Bapak Mahfud MD selaku Menkopolhukam saat membahas Veronica Koman yang dia tuding ‘punya utang’ pada pemerintah gara-gara memberinya beasiswa LPDP (Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan) saat sekolah di Australia.
Veronica Koman seorang pengacara sekaligus aktivis kemanusiaan yang sangat getol memperjuangkan hak asasi di tanah Papua saat ini dianggap sebagai ‘anti pancasila’ dan ‘anti NKRI’. Veronica juga berstatus DPO sebagai tersangka kasus ITE.

Mahfud MD terang-terangan mengungkit biaya pendidikan yang diperoleh oleh Veronica. “Veronica Koman itu adalah pengingkar janji terhadap Pemerintah RI karena dia bersekolah, mendapat beasiswa dari Indonesia dan tidak kembali. Artinya secara hukum, dia punya utang terhadap Indonesia meskipun bentuknya beasiswa. Karena dia punya kontrak di sini,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/2/2020) via Tirto.Id.

Ya…ya…ya… Dari perkataan Mahfud MD terdengar menohok seolah-olah ‘kamu sebagai penerima beasiswa tidak boleh vokal menyuarakan kritik untuk pemerintah’, meskipun sebenarnya mengkritik adalah hak semua masyarakat dan dilindungi negara melalui Undang-Undang 1945. 

Merujuk pada kebebasan berpendapat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat“(perubahan kedua UUD 1945). Lalu lebih lanjut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tegas menyebutkan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Baca juga  Slank Ajak Masyarakat Damai Tanpa Hoax

Jika marujuk pada pasal-pasal tersebut jelas jika UUD menjamin kebebasan mengemukakan pendapat, tidak terkecuali mengkritik kebijakan pemerintah. Setiap orang boleh kok mengkritik pemerintah. Lalu kenapa sih pemerintah getol sekali melarang-larang kritik pada pemerintah? 

Ingat kejadian salah ketik pada RUU Omnibus Law, kalau tidak dikritik bisa saja salah ketik itu jadi hal yang ‘berulang’ dan lolos tanpa sorot. Tahu kan betapa RUU Omnibus Law ini ditolak berbagai kalangan karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia dan hanya menguntungkan kaum pengusaha. Toh, tetap saja dibahas di DPR.

Sementara untuk Veronica Koman, memang salah satu aktivis yang getol menyuarakan aspirasi dan kritik di media sosial twitter menyoal perlakuan Pemerintah Indonesia yang dinilai tidak melanggar hak-hak asasi rakyat Papua. Veronika sering mengupload foto dan video yang menggambarkan penanganan anggota TNI dan Polri pada massa di Papua yang dinilai terlampau frontal.

Hutang soal pembiayaan beasiswa LPDP yang disebut-sebut hutang Veronica oleh Pemerintah seharusnya tidak pantas dikatakan oleh Mahfud MD. Merujuk UUD 1945 pelarangan mengkritik tidak terkecuali kritik pada pemerintah, ucapan Mahfud MD merupakan hal yang menyesatkan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebelumnya, Syafruddin juga terang-terangan mengatakan bahwa ASN boleh memberikan masukan, tetapi tidak di ruang publik.

“UU-nya begitu. Di role -nya saja. Bukan bagian kritik. Memberikan masukan, saran yang progresif, oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik,” ujar Syafruddin yang juga mantan wakapolri itu kepada wartawan pada Selasa (15/10) via BBC.

Jadi ASN, menurut Pemerintah tidak boleh mengkritik di muka umum. Saat ini tidak hanya ASN, menurut ucapan Mahfud MD mengarahkan opini jika penerima beasiswa pendidikan juga punya utang ke Pemerintah jadi tidak boleh mengkritik. (*/ap)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *