Pelaku Usaha Minta Tunda Bayar Pajak

EKONOMIUMKM

Written by:

Kejoramuria.com,- Dampak wabah covid19 benar-benar mengganggu perekononian tidak hanya di level nasional, para pelaku usaha di Kabupaten di Kudus juga merasakan terpukul. Karena itu mereka mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak daerah. Sebab, pandemic penyakit corona mengganggu likuiditas oerusahaannya. Hal ini diungkapkan Eko Djatmiko, Kepala Badan pengelolaan Pendapatan , keuangan dan Aset Daerah emkab Kudus.

“ Sektor usaha yang mengajukan penundaan pembayaran, yaitu hotel dan restoran yang memang sangat terdampak oleh penyebaran virus corona ,” kata Eko Jatmiko.

Menurut Eko, pengajuan penundaan pembayaran pajaknya, dimulai sejak April 2020 hingga Desember 2020.

Meskipun pengajuannya hingga akhir tahun, namun ketika pandemi COVID-19 berakhir lebih cepat sebelum akhir tahun, mereka menyatakan siap membayar pajak seperti sebelumnya tanpa meminta penundaan.

Terkait lesunya berbagai sektor usaha di Kudus, memang direspons dengan memberikan kelonggaran dalam pembayaran pajak kepada pemda.

Baca juga  Ditarget 7 Persen Ekonomi Jateng Baru Tumbuh 5,62 Persen

“Kami tidak lagi mendatangi satu per satu begitu ada wajib pajak yang menunggak pembayaran. Meskipun demikian, kewajiban mereka tetap diminta untuk dipenuhi,” terangnya.

Target penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 juga sudah dievaluasi dan diambil kebijakan untuk diturunkan 21,16 persen dari target sebelumnya sebesar Rp133,42 miliar.

Dengan penurunan sebesar Rp28,24 miliar atau 21,16 persen, target pendapatan asli daerah dari sektor pajak menjadi Rp105,17 miliar.

“Sejak pandemi COVID-19 memang banyak sektor usaha yang terganggu, seperti jasa penginapan juga sepi sehingga mereka juga sempat mengajukan berbagai keringanan, mulai dari pajak hotel hingga PBB,” jelasnya.

Ditambahkan, khusus untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), ada keringanan pembayarannya, khususnya yang mengalami lonjakan kenaikan tarif. Berdasarkan datanya, ada sekitar 400-an wajib pajak yang mengalami lonjakan PBB lebih dari 100 persen. Objek pajak yang mengalami lonjakan pembayaran pajak, mendapatkan keringanan sepanjang ada pengajuan keringanan.

Baca juga  Sampah Rumah Tangga Bisa Jadi Emas

“ Untuk saat ini, tercatat ada puluhan wajib pajak yang mengajukan keringanan dengan dominasi wajib pajak pribadi, sedangkan sektor usaha belum ada. Nilai keringanannya bervariasi. Jika terjadi lonjakan signifikan memang kebijakannya sampai 50 persen. Misal, sebelumnya PBB yang dibayar Rp1 juta, sekarang naik menjadi Rp 2,5 juta, maksimal keringanan yang diberikan 50 persen dan dilihat kemampuan membayarnya. Ada pula yang diberi keringanan antara 20-30 persen,” paparnya.

Setiap ada pengajuan keringanan pembayaran PBB, ada tim survei yang akan memastikan kemampuan membayar wajib pajak tersebut.

“ Ketika kemampuan membayarnya bagus, bisa ditolak, karena sebelumnya memang ada yang ditolak ,” tandasnya. (fya)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *