Pejabat Baru Diminta Berinovasi dan Kreatif

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Written by:

Ket. BARU. Para pejabat saat menandatangani pakta integritas usai menjalani pelantikan secara perwakilan dan virtual. Foto: sofyan

Kejoramuria.com,- Sebagai pelayan publik, pejabat fungsional dituntut bekerja profesional dan tanggap. Oleh karena itu, Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo meminta agar pejabat fungsional selalu meningkatkan kapasitasnya. Harapan tersebut diungkapkan H.M. Hartopo saat melantik 123 pejabat fungsional secara virtual di Command Center Diskominfo.

Pejabat yang dilantik terdiri dari 3 orang analis kepegawaian, 2 orang guru ahli pertama, 8 Satpol PP, dan 110 bidan. Sementara itu, 2 orang perwakilan dilantik secara langsung dan disumpah berdasarkan agama masing-masing.

Hartopo menuturkan agar para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Apalagi, pejabat fungsional menjadi motor penggerak berjalannya pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat. Inovasi dan ide yang solutif terhadap permasalahan saat ini akan selalu dinantikan oleh Plt. Bupati.

“Selamat bekerja dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tunjukkan inovasi dan ide kreatif demi kemajuan bangsa. Buktikan bahwa Anda semua orang-orang yang terpilih,” ungkapnya.

Pihaknya menyampaikan tantangan global ke depan akan semakin berat. Namun, H.M. Hartopo yakin para pejabat fungsional dapat bekerja dan berkontribusi membangun negeri. Pihaknya akan selalu memotivasi dan mendukung kinerja yang baik dari para pejabat fungsional yang baru saja dilantik.

“Kami yakin Anda semua akan menghadapi tantangan global dengan baik. Semoga pengabdian semuanya dapat membantu memajukan Kudus,” ucapnya.

Selain itu mereka dan seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Kudus juga diperingatkan untuk menjaga kedisplinan. Sebab sampai pertengahan bulan juni 2020 sudah tercatat 12 orang ASN melanggar kedisplinan. Pelanggaran yang dilakukan adalah tidak mematuhi aturan masuk jam kerja sebanyak 10 orang dan dua lainnya ditemukan sedang berada di pasar padahal sedang Work From Home ( WFH).

Sanksi untuk mereka adalah mendapatkan teguran keras atas pelanggaran disiplin selama mereka menjalankan kerja dari rumah. Selain itu juga berkurangnya perolehan tambahan penghasilan pegawai.

“ Sanksi teguran itu langsung dimasukkan dalam database penilaian kepegawaian. Dan secara otomatis berpengaruh pada pemotongan TPP ,” jelasnya.(fya)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *