Omah Kapal Tanggungjawab Siapa

SENI & BUDAYA

Written by:

Kejoramuria.com,- Bangunan omah kapal di dekat kaligelis sudah tercatat sebagai benda cagar budaya. Hal ini berdasarkan surat keputusan tersebut bernomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kudus. Selain itu, Omah Kapal juga memiliki nomor inventaris 11-19/KUD/TB/40. Namun, meski termasuk BCB tetapi kepemilikan tetap di ahli waris, bukan pemerintah. Sehingga tidak mendapatkan parawatan secara maksimal.

“ Ini memang dilematis. Pemerintah tidak bisa bebas melakukan perawatan pelestarian cagar budaya itu karena masih milik pribadi ( keluarga), sementara keluarga juga merasa keberatan dengan biaya perawatan benda cagar budaya itu. Jadi nanti kita perlu diskusi kan lagi bagaimana langkah terbaik ,” kata Plt Bupati Kudus, HM Hartopo, menanggapi informasi bahwa ahli waris ingin menjual lahan omah kapal.

Ahli waris dari pemilik bangunan Omah Kapal, Muhammad Bismark Muzahid (53), sebelumnya sudah mengajukan surat pencabutan Omah Kapal dari daftar Cagar Budaya. Alasannya, selama ini pemerintah tidak memiliki kontribusi apapun terkait pelestarian cagar budaya tersebut.

Baca juga  Disbudpar Kudus Usulkan 2,5 Miliar Kembangkan Situs Patiayam

Mamak panggilan akrab Muhammad Bismark Muzahid menjelaskan, sebenarnya dirinya juga tidak tahu pasti kapan Omah Kapal dijadikan cagar budaya. Menurutnya, orang tuanya dulu tidak pernah menitipkan pesan, dan dirinya juga tidak pernah diajak diskusi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

“ Saya dulu tahunya tiba-tiba ada surat ketika bupatinya Pak Musthofa. Kalau Kepala Dinasnya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Pak Yuli Kasiyanto. Surat saya terima, keterangannya Omah Kapal dijadikan Cagar Budaya,” tuturnya.

Namun, setelah mendapat surat dari Pemerintah Kabupaten Kudus era Bupati Musthofa, Mamak mengaku membalas surat tersebut dengan keterangan keberatan. Namun setelah surat dikirim, dari Pemkab Kudus tidak memberikan tanggapan apapun.

Mamak menuturkan, jika Omah Kapal statusnya masih cagar budaya, pihaknya tidak bisa leluasa dalam mengelolah tanah di sekitar bangunan seluas 8.500 meter persegi tersebut.

Baca juga  Resensi: Pelancong, Matinya Burung-Burung Jadi Ironi Dunia Penerbangan

“ Kalau mau dijadikan cagar budaya dari sisi apanya. Fisik bangunannya juga sudah rusak. Kalau mungkin ikon atau tentang sejarah mungkin masih bisa,” cetusnya.

Bahkan, sambungnya, selama ini pemerintah juga tidak memberikan kontribusi apapun dalam merawat Omah Kapal. Omah Kapal dibiarkan begitu saja terbengkalai.

“Bayar pajak (PBB) juga masih normal saya sendiri. Namun sebenarnya bukan masalah kontribusi atau kompensasi. Saya bingung juga. Saya tidak pernah diajak rembukan pastinya. Eh tiba-tiba jadi cagar budaya,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Lilik Ngesti Widiasuryani, Kepala Seksi (Kasi ) Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menyampaikan bahwa, Omah Kapal ditetapkan oleh UPTD Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah pada 22 September 2005.

“ Iya Omah Kapal memang cagar budaya yang ditetapkan BP3 tahun 2005. Sekarang nama BP3 berubah menjadi BPCB (Balai Pelestari Peninggalan Purbakala),” tandasnya. (fya)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *