Kejari Periksa Saksi Lagi Terkait Kasus PDAM Kudus

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Written by:

Kejoramuria.com,- Sehari setelah memeriksa Direktur Utama PDAM Kudus, Ayatullah Humaini, dan tujuh saksi lain, Kejaksaan Negeri Kudus kembali memeriksa saksi lain terkait dengan kasus dugaan penerimaan uang dalam penerimaan pegawai baru di lingkungan PDAM Kudus.

Rustriningsih, Kepala Kejaksaan negeri Kudus, mengungkapkan bahwa pada hari selasa (16/16) pihaknya sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh saksi baru.

“ Untuk tersangka berinisial T sudah kita titipkan ke rumah tahanan Negara. Belum ada penambahan tersangka lain karena hal itu masih terlalu dini. Sekarang baru tahao pemeriksaan saksi semua ,” ujar Rustriningsih , selasa (16/06).

Sebagai gambaran, pada pemeriksaan saksi paska penangkapan T dilakukan pada enam orang pegawai PDAM, Direktur PDAM Ayatullah Humaini dan satu orang dari luar PDAM Kudus.

Usai diperiksa mulai pukul 09.00 wib sampai pukul 13.00 wib, Humaini mengaku diberikan 25 pertanyaan normatif. Yakni nama, alamat, gender, pendidikan, seputar informasi adanya OTT pegawai PDAM Kudus, hingga uang sitaan sebesar Rp 65 juta.

Rustriningsih menambahkan, bahwa pasal yang akan menjerat tersangka, belum bisa dipastikan karena masih mendengarkan keterangan saksi. Dari sini, kejaksaan baru bisa memutuskan kasus tersebut termasuk tindak pidana yang menyangkut Pasal 5, Pasal 11, atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“ Pasal 5 menyangkut pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dalam jabatannya ,” terangnya.

Selanjutnya, Pasal 11 terkait dengan PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

“Pasal 12, terkait dengan posisi PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ,” tandasnya. (fya) 

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *