Desa Tak Wajib Membentuk BUMDes

EKONOMIUMKM

Written by:

STRATEGIS. Pujasera yang berada di jalur pantura Surabaya – Jakarta ini dibawah manajemen BUMDes Desa Jekulo . foto: sofyan

Kejoramuria.com,- Sebelum terjadinya pandemic covid19 melanda dunia dan Indonesia, jajaran pemerintah desa berlomba-lomba membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal tidak semua lokasi memiliki potensi dan sumberdaya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kudus mengingatkan bahwa membentuk badan usaha tersebut bukan suatu kewajiban. Hal ini disampaikan Adi Sadhono Murwanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten kudus.

“ Kalau memang tidak ada sector usaha maupun potensi desa yang bisa mendatangkan keuntungan maka tidak perlu dipaksakan membentuknya. Karena pembentukan BUMDes itu sifatnya bukan wajib ,” ucap Adhi Sadhono.

Adhi Sadhono Murwanto mengingatkan bahwa membentuk badan usaha milik desa harus didahului dengan perencanaan bisnis yang matang. Sehingga masing-masing desa tidak mudah membentuk namun kemudian tidak ada pengelolaan secara professional dan berakhir dengan kerugian.

“ Jangan sampai hanya sekedar untuk biar kelihatan desa memiliki BUMDes lalu mengeluarkan penyertaan modal. Padahal dari sisi keuntungannya tidak ada, malah adanya rugi karena menanggung operasional. Padahal, setiap penggunaan uang dana desa tetap haru dipertanggungjawabkan ,”  terangnya.

Berdasarkan datanya, sampai hari ini di Kabupaten Kudus sudah terbentuk 32 BUMDes dari 132 desa dengan bidang usaha beraneka ragam. Namun yang benar-benar berjalan dengan baik bisa memberikan pemasukan dan keuntungan untuk desa baru 17 BUMDes. Salahsatu keuntungan adanya BUMDes saat pandemic yaitu beberapa diantaranya ada dipercaya oleh Pemerintah Provinsi untuk mendistribusikan bantuan social.

Sedangkan pada desa-desa yang memiliki potensi seperti di wilayah perhutani Pemkab mendorong untuk membentuk BUMDes guna mengelola lahan tersebut sebagai kawasan objek wisata alam karena selama ini prospeknya cukup bagus. Namun selama ini belum dikelola secara professional.

“ Ada potensi wisata sejumlah desa di Kudus ini cukup banyak dan belum tersentuh. Sehingga perlu dikaji dengan menggandeng pihak ketiga, apakah itu memang memiliki prospek atau tidak. Kami mempersilahkan masing-masing desa menggandeng pihak ketiga untuk mengetahui potensi yang dimiliki desanya,” tukasnya.

Terkait dengan penyertaan modal, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, pembentukan BUMDes dimulai sejak tahun 2016 dengan nilai penyertaan modal mencapai Rp 24,49 juta. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi Rp 504,52 juta seiring bertambahnya jumlah BUMDes, sedangkan tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp 538,89 juta dan tahun 2020 diperkirakan juga meningkat lagi.

“Contoh salah satu BUMDes yang bidang usahanya cukup berkembang, yaitu Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo. Desa ini memiliki usaha persewaan tempat berjualan makanan di kawasan Taman BUmiwangi serta mengelola jasa pembuangan sampah dari rumah tangga ,” tandasnya.(fya)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *