Dana Banpol Terganjal SK Pengurus DPC

EKONOMI

Written by:

Foto Mukhasiron

Kejoramuria.com,- Sepuluh partai peraih kursi di DPRD Kudus sudah mengajukan proposal pencairan bantuan keuangan partai politik tahun 2020. Namun baru delapan yang cair, sedangkan dua lainnya terganjal beberapa alasan.

Harso Widodo, kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Kudus, mengungkapkan bahwa untuk partai Hanura diperkirakan tidak akan mengajukan kembali. Hal ini juga dilakukan pada tahun sebelumnya. Yaitu tidak mengajukan proposal mencairan karena beberapa factor.

“ Kalau untuk PKB ada kekurangan persyaratan administrasi yaitu surat keputusan kepengurusan partai. Untuk lebih lanjut dan jelasnya kita tetap menunggu konfirmasi dengan pengurus partai tersebut ,” kata Harso Widodo saat ditemui di pendopo pemkab Kudus.

Menurut mantan Camat Mejobo itu menambahkan bahwa terkait pencairan dana bantaun partai politik, Kesbangpol Kudus sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan menghadirkan calon prtai politik penerima bantuan.

Baca juga  Harga Beras Penyumbang Terbesar Inflasi Bulan Januari Kudus

“ Kita laksanakan pada 26 Juni 2020 lalu. Setelah proposal dari pengurus parpol masuk lalu dijadwalkan 5 Agustus 2020 dilakukan verifikasi proposal ,” tukasnya.

Jumlah parpol peraih kursi di Kabupaten Kudus yaitu 10 parpol. Mereka adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Golkar, PPP, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PAN.

Untuk partai sebenyak itu sudah disiapkan anggaran besarnya Rp 1,2 miliar. Nilai bantuan keuangan untuk masing-masing partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara dengan nilai bantaun per suara sebesar Rp 2.550.

Ditempat terpisah, Ketua DPC PKB Kudus yang baru, Mukhasiron mengungkapkan PKB tetap akan mengajukan pencairan dana bantuan keuangan parpol.

“Kami akan memenuhi semua persyaratannya karena sebelumnya kekurangan persyaratannya hanya pada surat keputusan (SK) pengurus DPC PKB Kudus,” ucap Mukhasiron.

Baca juga  Tangkap Kesempatan Kerja Saat Job Fair

Dijelaskan, sebelumnya sempat terjadi kekosongan kepengurusan sehingga belum bisa memenuhi persyaratan, terutama SK kepengurusan yang baru turun pada 19 Juni 2020.

SK kepengurusan yang sudah dilegalisir, juga sudah diperoleh sehingga dalam waktu dekat akan diajukan pencairannya.

“Meskipun sedang masa pandemi COVID-19, DPC PKB Kudus akan menggelar kegiatan mulai dari pendidikan dan konsolidasi politik dengan menerapkan protokol kesehatan ,” ungkap Mukhasiron. (fya) 

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *